RUU Komponen Cadangan belum perlu

setelah sosialisasi kepada semua bagian mengenai rancangan undang-undang komponen cadangan (komcad) yang dalam dalamnya termuat wajib militer, ternyata ada bagian dan menolak sebab indoneia tidak mau mengalami agresi militer, papar wakil ketua komisi i dpr ri, tubagus hasanuddin.

dengan kemungkinan tidak keberadaan ancaman agresi militer 10-15 tahun ke depan, dengan kekuatan tni yang 420 ribu orang update peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga perbaikan kesejahteraan para prajuritnya, maka wajib militer dan berupa komcad dianggap tak mesti menjadi prioritas, kata tubagus dalam jakarta. minggu.

penolakan ruu ini juga karena ada pasal-pasal yang dinilai diskriminatif seperti pasal 8 ayat (1) serta (2) dan mengharuskan pns, buruh juga pekerja saja yang wajib militer.

mengapa agar penyanyi ataupun mungkin pengusaha tak kena wajib militer? ujar dia,

Informasi Lainnya:

pasal itu juga menyebutkan kalau pns, buruh serta pekerja menolak wajib militer, maka mereka mampu dipidana sekurang-kurangnya 1 tahun (pas pasal 38 ayat (1) ).

pasal lain dan adalah perdebatan dan sangat sensitif merupakan pasal 14 ayat (1) dan (2) selama mana sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana juga prasarana bumn/bumd ataupun badan hukum milik perorangan, dapat digunakan dibuat komcad dan wajib diserahkan pemakaiannya.

dan manakala tak menyerahkannya dipidana penjara 1 tahun (sesuai pasal 42 ayat ( 1 ). pasal ini dianggap sebagai perampasan terhadap hak milik perorangan, tutur politisi pdip tersebut.

ruu ini inisiatif pemerintah yang diserahkan pada dpr ri selama 2010 serta lalu komisi i disosialisasikan pada warga, perguruan tinggi, pakar pertahanan (termasuk purnawirawan tni).