badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut diutarakan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer dalam pertemuan pada ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dikuti kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyatakan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi ingin memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim hendak memverifikasi ulang berkas yang betul. maka, apabila seandainya banyak dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri sebab aksi itu memiliki konsekuensi hukum. jangan hingga muncul sanggahan setelah diumumkan lulus dibuat calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tak dulu merupakan tanggung jawab bkd, sementara merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, ujarnya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan sebab mampu menimbulkan preseden buruk di perekrutan honorer di lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, maka bisa diproses dengan hukum biarpun sudah diangkat merupakan cpns, katanya.
sementara tersebut, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyampaikan unsur pidana tidak hilang meski honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum karena perbuatan itu telah termasuk tindak pidana. bukan cuma honorer yang bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dibuat honorer serta mesti diproses secara hukum, ujarnya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi agar menciptakan keadilan makanya tidak ada pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan melalui orang yang berhak namun tak punya kedekatan melalui kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan dan tak terpuji tersebut. efek jera mesti diberikan sehingga tak banyak lagi oknum dan berbuat itulah, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyampaikan pada peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 tentang pengangkatan honorer kategori ii menuturkan kiranya tak ada klausul serta Salah satu pasal pun dan mengajarkan bahwa honor daerah bisa diangkat untuk cpns.
peraturan itu menyebutkan bahwa honorer dibiayai tidak melalui apbd ataupun apbn. tidak juga ada pasal dan menyebutkan kiranya mereka dapat bekerja pada instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal daripada apbd serta apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menungkapkan, pihaknya telah menemukan dugaan manipulasi data sejumlah honorer yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013 di normatif honorer kategori ii daripada dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 perihal penetapan tenaga pendidik serta kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri juga swasta selama 31 desember 2008, detail memaparkan 12 pihak tercatat selama registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, dalam tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu mampu sebagai bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, juga dapat dibuat bukti bagi aparat penegak hukum supaya mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, secara juga merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd juga ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii dan mengikuti kriteria adalah cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer pada tahun 2006 dan 2007, hanya Satu pihak yang tercatat sebagai honorer direkrut selama 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan adanya sederat honorer dan tercatat di registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 dengan sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos untuk sd serta smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat di juli 2005, tujuannya supaya percepatan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun. karena tersebut telah selayaknya data honorer dan dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, karena otomatis waktu kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut dibuat honorer selama 31 desember 2005, katanya.