wakil ketua komisi ii dpr ri abdul hakam naja berpendapat usah ada filter pengeluaran dana pemilihan kepala daerah selama ajaran perundangan untuk mengantisipasi ekses negatif daripada penyelenggaraan pilkada.
selama ini, belum ada pengaturan pembatasan pegeluaran dana pilkada, seperti dana kampanye, promo dalam media, atribut, dan sebagainya, papar abdul hakam naja di dialog mencegah penghamburan uang negara selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
pembicara lainnya dalam dialog tersebut adalah direktur fasilitas kepala daerah, dprd, serta hubungan antar-lembaga kemendagri dodi riatmadji dan pakar hukum tata negara margarito kamis.
menurut hakam naja, belum keberadaan agama pembatasan pegeluaran dana kampanye sering membeli penyelenggaraan pilkada merupakan jor-joran serta munculnya praktik politik biaya.
jika calon kepala daerah yang sudah mengeluarkan banyak dana serta lalu kalah, sementara belum siap mental agar kalah, sering dapat memicu munculnya aksi anarkis daripada para pendukungnya, ujarnya.
Baca Juga: Jual Jam Tangan Online - Jual Jam Tangan Murah - Jual Jam Tangan Online - Jam Tangan Murah
oleh sebab itu, kata hakam naja, pada pembahasan ruu pilkada, dpr ri serta pemerintah ingin merumuskan agama filter pengeluaran dana pilkada makanya penyelenggaraannya merupakan lebih proporsional.
aturan pembatasan tersebut, menurut dia, dapat dengan beberapa pendekatan, semisal banyaknya angka masyarakat selama suatu daerah ataupun luasnya wilayah geografis suatu daerah.
persoalannya kondisi setiap daerah di indonesia berbeda-beda, bagus luas dan jenis geografis, persentasi masyarakat, maupun kemampuan memperolah pad (penghasilan seorang daerah), makanya diperlukan kajian, katanya.
pada kesempatan itu, ketua panitia kerja ruu pilkada ini menambahkan, sumber dana penyelenggaraan pilkada juga harus diatur secara detail apakah sepenuhnya dari apbn, semuanya daripada apbd, ataupun kombinasi daripada apbn juga apbd.
di sisi lain, tutur dia, sumbangan dana agar penyelenggaraan pilkada, bagus daripada lembaga maupun perorangan, dan relatif cukup sulit.
namun, sumbangan dana untuk pilkada ini sudah diatur batas maksimalnya biarpun pelaporannya dan kadang-kadang belum jelas, ujarnya.
hakam mengemukakan bahwa filter pengeluaran dana pilkada itu amat penting sebab supaya menjaga keadilan terhadap seluruh pasangan kepala daerah dan mau bertarung. demikian juga, pengaturan frekuensi promosi pada televisi.
selama ini, hanya pasangan calon dan mengakibatkan ada uang, dan bisa sering beriklan dalam televisi, koran, media elektronik, ujarnya.